ketua-bawaslu-dki-jakarta-mimah-susanti_20170217_205638.jpg

Adanya niat dari Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penundaan pada sidang pada kasus dugaan penistaan agama yang  jatuh pada gubernur pertahana Basuki Tjahja Purnama yang berlangsung belakangan ini. Niat ini disarankan nantinya akan menghasilkan sebuah keputusan yang adil tidak memberatkan salah satu pihak.

Menurut Nelson Simanjuntak , anggota Banwalsu ( Badan Pengawas Pemilu ), permohonan penundaan ini dalam rangka menjaga kemanan dan stabilitas jelang masa pemilian Gubernur DKI Jakarta hal ini bias diwujudkan bila telah dinilai adil. Nelson sendiri menjelaskan tidak boleh adanya keputusan yang dapat menguntungkan salah satu pihak pada nantinya kita harus berlaku adil pada siapa pun itu.

“ Sebenarnya hal yang paling utama adalah bagaimana perlakuan yang diberikan pada kedua belah pihak, perlakuannya harus diberikan secara adil pada semuanya,”  ujar Nelson setelah menghadiri diskusi public di Lembang, Jawa Barat. Nelson mengatakan penundaan proses hukum ini pada calon pemimpin kepala daerah yang berlaga pada Pilkada serentak dimana sebelumnya sudah diberikan amnesti. Penundaan penelusuran pada kasus ini oleh pihak berwajib mempunyai maksud agar bisa menghindai upaya politisasi kasus hukum yang berlangsung.

Seluruh Calon Gubernur yang tersandung  masalah hukum akan dilakukan penyelidikan. Basuki Tjahja Purnama sendiri sudah mengalami sidang ke 17 dan sedang menunggu sidang tuntutan jaksa pada 11 april mendatang. Namun belakangan ini muncul desakan yang mengharuskan proses hukum terhadap Basuki Tjahja Purnama tetap dilangsungkan dan hal ini membuat amnesti yang diberikan padanya otomastis gugur. “ Yang penting pelakuan terhadap terdakwa ( ahok ) haruslah adil bagi kedua pasangan calon. Karena hal ini sudah menjadi kehendaknya mau gak mau harus kita jalani yang penting keputusan yang diberikan itu harus adil dan tidak memberatkan pihak mana pun,” ujar Nelson

Nelson berharap jangan sampai netralitas Polri diruntuhkan karena kebijakan yang dilakukan yang kemudian memihak pada salah satu pihak saja. Nelson juga berharap kembali adanya permohonan penundaan pekara yang diberikan pada kepolisian nantinya tidak akan menimbulkan polemik diantara masyarakat. “ kalau nantinya sidang yang berlangsung pada Ahok belanjut sedangkan sidang pada Sandiaga diberhentikan hal ini pasti akan mengesankan ketidaknetralan ,” ujar Nelson

Advertisements