2.2.

 

Pelaksanaan hak angket boleh dilkukan DPR untuk melakukan penyelidikan dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintahan yang berkaitan dengan hal penting strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat ,berbangsa dan juga bernegara.

Apabila anggota DPR ngoto melaksanakan hak angket tentu itu dinilai akibat para wakil rakyat tersebut kebakaran jenggot di karenakan kasus yang ditangani KPK masalah hukum adanya dugaan korupsi KTP -el yang melibatkan ketua DPR Setyo Novanto.

Namun langkah tersebut dinilai bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena KPK merupakan lembaga independen,maka tidak berwenang anggota DPR menggelar hak angket.

Pejabat negara maupun wakil rakyat jika terlibat hukum tentu harus ditegakkan suprimasi hukum mereka mendukung KPK memproses dugaan keterlibatankorupsi KTP -el yang melibatkan ketua DPR,menurut dia Indonesia itu sebagai negara hukum dan hukum harus di tegakkam karena semua kedudukan di mata hukum sama tanpa pandang bulu.

Ia juga akan menolak kasus korupsi E KTP itu di lakukan hak angket dan penolakan itu dilakukan banyak pihak termasuk akademis di berbagai universitas maupun lembaga Swadaya Masyarakat,menurut Roji pelaksanaanhak angket juga menghambat proses hukum dugaan korupsi KTP -el yang ditangani KPK karena banyak melibatkan orang besar termasuk Setyo Novanto.

Mereka berharap wakil rakyat disenayan itu membatalkan hak angket terkait kasus dugaan korupsi KTP-el saat ini korupsi proyek KTP-el yang di tangani KPK diduga merugikan keuangan negara sebesar 2.3 triliun semestinya anggota DPR itu mengetahui pengertian hak angket berdasarkan undang-undang.

Desakan agar rekaman pemeriksaan miryam dibuka disampaikan anggota dewan dalam rapat bersama komisi III DPR,penggulir hak angket ini berawal dai penolakkan KPK untuk membuka rekaman pemeriksaan Miryam S Haryani.

Advertisements