pantai-reklamasi-1-12754544441.jpg

Pemerintah pusat secara perlahan mengumpulkan semua potongan teka-teki yang dibutuhkan untuk memulai kembali proyek reklamasi Teluk Jakarta yang kontroversial, yang telah dihentikan sejak tahun lalu. Kantor Menteri Kelautan Koordinator baru-baru ini mengadakan pertemuan dengan kementerian terkait yang memegang kunci kunci masa depan proyek reklamasi, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebelumnya menyimpulkan bahwa proyek tersebut telah mengalami maladministrasi setelah mengevaluasi proyek tersebut. Kementerian kemudian menasihati pemerintah DKI Jakarta untuk menunda pekerjaan proyek tersebut. Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti telah mengkritik konsep pembangunan kota Jakarta melalui proyek reklamasi.

Dia mengatakan bahwa proyek reklamasi tersebut, yang melibatkan pengembangan 17 pulau buatan di lepas pantai Jakarta Utara, ditambah dengan pengelolaan sungai yang buruk, justru akan menyebabkan ibu kota tersebut mengalami banjir yang buruk.

Komentar kedua menteri tersebut muncul setelah banyak aktivis menyuarakan penolakan mereka terhadap proyek tersebut, dengan mengatakan bahwa hal itu berdampak negatif pada penghidupan nelayan, akan menyebabkan banjir dan mengganggu operasi pembangkit listrik tenaga batu bara di Muara Karang.

Namun setelah pertemuan hari Kamis, wakil koordinasi infrastruktur di kantor Kementerian Koordinator Kelautan, Ridwan Djamaludin, mengatakan bahwa pemerintah pusat akhirnya mendamaikan pendapat mereka yang berbeda mengenai proyek tersebut. “Setelah pertemuan ini, kita akan membahas masalah teknis dan kerangka hukum untuk proyek ini,” katanya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang sebelumnya menentang proyek tersebut, mengatakan pada hari Kamis bahwa proyek tersebut harus dilanjutkan karena pemerintah akan melakukan tindakan untuk memastikan penghidupan nelayan tidak akan rusak akibat proyek tersebut. “Aspek sosial sangat penting. Kita perlu memastikan bahwa nelayan bisa menjaga mata pencaharian mereka, “kata Dirjen Pengelolaan Air Kementerian Dalam Negeri, Brahmantya Satyamurti. Diantara tindakan yang akan dilakukan adalah membuka Pusat Perikanan Nasional Muara Baru, yang akan memiliki pasar ikan serta pusat perbelanjaan dan kuliner, tambahnya.

Karena pemerintah pusat memiliki satu persepsi mengenai proyek tersebut, Ridwan mengisyaratkan bahwa pemerintah akan melanjutkan proyek tersebut, dengan mengatakan bahwa proyek tersebut merupakan bagian integral dari proyek Pembangunan Terpadu (NCICD) yang diprakarsai untuk melindungi Teluk Jakarta. Meskipun moratorium dikenakan pada proyek tersebut tahun lalu, Ridwan mengatakan bahwa pemerintah tidak berniat menghentikan reklamasi tersebut, dengan alasan bahwa moratorium tersebut hanya dikenakan untuk “menyesuaikan dengan kondisi saat ini”.

“Kami tidak pernah menghentikannya [proyek reklamasi]. Sebaliknya, Kabinet menginginkan agar diintegrasikan dengan pengembangan kawasan, perlindungan kawasan pesisir dan keberlanjutan nelayan, “kata Ridwan. Pada bulan Februari, Pemprov DKI juga mengisyaratkan akan melanjutkan proyek tersebut, dengan mengatakan bahwa pihaknya telah menyelesaikan pengkajian lingkungan strategis yang diperlukan (KLHS), yang dibutuhkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga proyek dapat berjalan maju.

Namun, masih ada pertanyaan mengenai masa depan proyek tersebut, mengingat gubernur terpilih Anies Baswedan berulang kali mengatakan akan menghentikan proyek reklamasi jika terpilih. Mengomentari kemungkinan rintangan yang diajukan oleh pemerintah kota masa depan, Ridwan mengatakan pemerintah pusat yakin akan bisa mencapai kompromi dengan Anies. “Anies adalah orang berpendidikan. Jika kita mengambil hati dan [menyajikan] data ilmiah, kita akan menemukan solusinya, “katanya.

Advertisements