Sawit-3-900x642.jpg

Koalisi organisasi nonpemerintah meminta pemerintah mengeluarkan payung hukum untuk melindungi jutaan orang yang dipekerjakan di industri minyak kelapa sawit agar tidak dieksploitasi dengan berbagai cara.

Solidaritas untuk Buruh Kelapa Sawit mengatakan bahwa kelapa sawit, sebuah komoditas yang telah diolah selama lebih dari satu abad di Indonesia, telah muncul sebagai salah satu penggerak ekonomi utama di negara ini. Pada saat yang sama, hak buruh kelapa sawit, terutama mereka yang bekerja di perkebunan, telah terbengkalai, katanya.

“Indonesia tidak pernah memiliki peraturan khusus mengenai buruh migran. Menerbitkan peraturan khusus perlu segera dilakukan untuk mencegah lebih banyak pelanggaran hak yang terjadi, “wakil direktur Institut Penelitian dan Advokasi (ELSAM) Andi Muttaqien mengatakan dalam sebuah konferensi pers, Kamis.

ELSAM adalah satu dari 11 kelompok hak asasi manusia dalam koalisi, termasuk Lingkaran Advokasi dan Penelitian (Link-AR Borneo) dan Organisasi Perjuangan dan Penguatan untuk Rakyat (OPPUK).

Dalam konferensi pers tersebut, OPPUK dan Link-AR Borneo mempresentasikan temuan investigasi mereka mengenai pelanggaran hak yang terjadi di perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara dan Kalimantan Barat. Ini termasuk pencegahan pekerja yang menjalankan hak mereka untuk membentuk serikat pekerja, mempekerjakan anak-anak dan kurangnya layanan kesehatan.

Andi mengatakan bahwa yang pertama dan terpenting, baik pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat harus meninjau Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003 dan UU Perkebunan 2014 dan memasukkan ketentuan khusus mengenai perlindungan hak-hak buruh perkebunan kelapa sawit ke dalam dua undang-undang tersebut.

Indonesia adalah produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Perusahaan ini memiliki sekitar 11,6 juta hektar perkebunan kelapa sawit dan menghasilkan sekitar 35 juta ton minyak kelapa sawit pada tahun 2016. Sekitar 16 juta pekerja dipekerjakan di sektor kelapa sawit, koalisi menulis dalam makalahnya.

Advertisements