v1

Salah satu psaal yang akan dimasukkan dalam revisi Undang-undang tersebut adalah pelibatan TNI memerangi terorime,dewan perwakilan rakyat mulai membahas revisi Undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana Terorisme.

Asal peran TNI dan polri dalam pemberantasan terorisme tidak tumpang tindih,dorongan akan peran militer turut langsung melawan terorisme disampikan Presiden Joko Widodo di Istana kemarin,selain kepala Negara sejumlah pihak juga mendukung dilibatkannya TNI memerangi terorisme.

Sehingga nantinya TNI dapat ikut menanggulangi aksi terorisme,dalam revidi UU terorisme tersebut Jokowi meminta TNI dimasukkan dalam payung hukum,Jokowi mengatakan berikan kewenangan TNI untuk masuk di dalam RUU ini tentu saja dengan alasan-alasan yang saya kira Menkopolhukum udah siapakan untuk ini.

Pemimpin DPR setuju usulan pemerintah melibatkan tentara dalam pencegahan terorisme,Kolaborasi TNI dan Polri mencegah praktik terorisme dipandang sangat penting.

DPR dan pemerintah sudah sepakat mengenai wacan ini,disela-sela buka puasa Novanto mengaku berdiskusi dengan Presiden Jokowi dan menko Polhukam Wiranto mengenai revisi UU terorisme.

Menurut dia aksi terorisme sudah sangat mengancam ketahanan negara,menteri pertahanan Rymizard memberikan dukungan penuh untuk melibatkan TNI dalam mencegah dan memberantas terorisme di tanah air.

Namun sesuai dengan UU terorisme mereka tidak dapat langsung melakukan aksi karena pergerakannya masih berada dibawah kendali operasi,sedangkan Menko Polhukum Wiranto mengatakan selama ini TNI memang telah dilibatkan dalam aksi pencegahan dan penanganan terorisme.

Jangan sampai nantinya kedatangan mereka hanya menjadi pahlawan kesiangan lantaran bom sudah terlanjur meledak baru datang,dia menjelaskan TNI seharusnya tidak perlu menunggu saat akan melakukan aksi perlawanan terhadap teroris.

Polri siap bekerja sama dengan TNI untuk memberantas terorisme di tanah air,sedangkan kepolisian negara republik Indonesia tidak berat hati dengan wacana pelibatan TNI dalam penanganan tindak pidana terorisme.

Hal ini dilakukan agar tidak adanya tumpang tindih antara UU yang satu dengan lainnya,namun meski begitu DPR tetap menginginkan perlibatan TNI dalam memberantas tindak pidana terorisme.

Lebih lanjut semua pihak termasuk pemeritah diharapkan hadir untuk menanggulangi permasalahan terorisme di Indonesia,kedepannya politisi partai Gerindra itu ingin agar maslaah terorisme di koordinasikan di badan nasional penanggulangan terorisme.

Advertisements