swa

Syafruddin sebagai Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal mengatakan, Kepolisian akan tetap melakukan proses hukum terhadap sejumlah ulama dan tokoh ormas yang tergabung dalam Presidum Alumni 212.karena mengajarkan beberap ajran yang tidak sesuai dengan ajaran agama.

Proses hukum tetap dilakukan meski ada pihak lain yang menginginkan kasus tersebut dihentikan.karena kasus ini sudah termasuk hukum yang melibat banyak rakyat yang termakan oleh hal hal yang mempecahbelahkan rakyat.

“Kita ikuti saja mekanisme hukum jangan mekanisme yang lain. Mekanisme hukum kan sudah ada,” ujar Syafruddin saat ditemui di Djakarta Theater, pada hari Sabtu tanggal 10/6/2017.

Sebelumnya, Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai meminta Presiden Joko Widodo mengintervensi Kepolisian agar menghentikan proses hukum terhadap beberapa ulama dan tokoh ormas yang tergabung dalam Presidum Alumni 212.namun permintaan tersebut tidak

Hal itu dia ungkapkan dalam pertemuan dengan jajaran pejabat Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan di Jakarta, pada ahri Jumat tanggal 9/6/2017.

Pigai menuturkan, pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari pemantuan dan penyelidikan oleh Komnas HAM terkait laporan dugaan kriminalisasi ulama alumni 212 dan rencana pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).karena mengajar thal kebencian dan juga perkata”an yang mengusur kebencian.

Pigai  mengatakan “Kami sangat menghormati proses hukum yang ada di Kepolisian, tapi kami meminta presiden menghentikan proses hukum di Kepolisian,” ujarnya saat ditemui usai pertemuan.

Menurut Syafruddin, Polri hanya menjalankan tugasnya sesuai dengan tata cara yang diatur oleh undang-undang.dan sesuai hukum Negara  agar mengurangi hal hal yang tindakakn yang tidak di inginkan saat ini.

“Polri mengikuti koridor hukum dan mekanisme hukum,” kata Syafruddin.

Advertisements