Menurut Peneliti dari Transparency International Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko memandang hak angket merupakan bentuk perlawanan balik dari koruptor.karena saat ini belum ada kepastian dan titi terang soal Hak Angket tersebut.

Hal itu disampaikan saat Wawan dalam diskusi bertema “Menyelamatkan KPK” yang diselenggarakan di kantor DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jalan KH Wahid Hasyim, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada hari Senin tanggal 12/6/2017.

Wawan mengatakan, menurut data dari Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho, sejak KPK berdiri sudah ada 86 anggota DPR RI yang tertangkap.dan berkat kerja keras KPK membuat rakyat semakin berkurang para korupsi

Sehingga munculnya hak angket pada kasus e-KTP ini dinilainya merupakan puncak gunung es perlawanan balik dari koruptor.namun KPK sangat kebingungan untuk mencari solusi soal hak angket tersebut.

Wawan  mengatakan “Kami melihat bahwa hak angket puncak dari gunung es. Mas Emerson sudah jelaskan ada 86 anggora DPR tertangkap, ini tidak menutup kemungkinan kalau kami membahasakan koruptor fight back atau upaya balas dendam aja,” ujarnya.

Berbeda sedikit dengan ICW, riset Transparency International Indonesia (TII) mengemukakan bahwa sejak tahun 2004 sampai 2013, sebanyak 74 anggota DPR RI tersangkut kasus korupsi yang ditangani KPK.dan itu membuat hutang Negara berkurang

Kemudian, lanjut Wawan, ada 2.500 anggota DPRD ditingkat provinsi, dan 431 anggota DPRD tingkat kabupaten dan kota, yang terjerat kasus korupsi yang ditangani KPK. Inilah usaha keras KPK untuk melawan para koruptor.

Kualitas wakil rakyat menurut dia memang rendah di mata publik. Pada salah satu survei tahun 2017, lanjut Wawan, DPR dipersepsikan sebagai lembaga paling korupsi di Negara indonesia ini.

Advertisements