Tiga Pimpinan DPRD Kota Mojokerto resmi menjadi tersangka kasus dugaan suap. Ketiganya merupakan kader partai politik di Mojokerto. namun siapa sangka sebelum menjadi kader mereka telah lebih dahulu tertangkap soal korupsi.

Mereka adalah Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).dan beberapa pelaku lainnya di partai lainnya di antrannya adalah.

Wakil Ketua DPRD Umar Faruq dari Partai Amanat Nasional (PAN). Dan Wakil Ketua DPRD Abdullah Fanani dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Basaria Pandjaitan mengatakan, ketiga pimpinan DPRD itu tertangkap tangan menerima suap dari Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Pemkot Mojokerto Wiwiet Febryanto.namun saat ini masih dalam penyelidkikan tentang kasus tersebut.

Wiwiet pun kini sudah berstatus tersangka.dan dia juga mengunakan dana tersebut untuk kebutuhannya sendiri.

Diduga uang senilai Rp 300 juta adalah pembayaran atas total komitmen fee senilai Rp 500 juta.dan belum terhitung dana dana yang lainnya yang ia dapatkan oleh pihak lainnya.

Sementara Rp 170 juta sisanya diduga terkait komitmen setoran trwiulan yang telah disepakati sebelumnya.dan dana tersebut di gunakana untuk tidak terjadi bocoran tentangf suap tersebut.

PDI-P adalah partai yang paling cepat menanggapi operasi tangkap tangan ini. Sebelum KPK menyampaikan pernyataan resmi, Plt Sekjen PDI-P Ahmad Basarah sudah lebih dulu menyampaikan pernyataan tertulis.

Ia menegaskan Dewan Pimpinan Pusat PDI-P akan memberikan sanksi pemberhentian dari keanggotaan partai jika ada kadernya yang terkena operasi tangkap tangan  KPK.dan siap mengatarkan pelaku tersebut jika melakukan kesalahan tersebut.

Sekjen Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno mengaku masih menunggu informasi dari Ketua Dewan Perwakilan Wilayah Jawa Timur mengenai OTT ini.karena ini belum ada bukti jelas tentang anggotanya yang salah.

Setelah ia mengetahui kasus ini secara detail, baru lah dia mau memberikan tanggapan yang komprehensif. “Saat ini kita tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah,” ucap Eddy.

Sementara para pengurus Partai Kebangkitan Bangsa enggan banyak berkomentar soal OTT terhadap kadernya.

Wakil Sekjen PKB Daniel Johan meminta peristiwa ini ditanyakan langsung ke pengurus PKB wilayah Jawa Timur. “Biar tidak salah,” ucap Daniel.

Advertisements