Menurut pendapat dari Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyarankan agar pansus tetap berjalan, sesuai rencana pembentukannya. Hal ini disampaikan Yusril di sela acara buka puasa bersama DPP Partai Bulan Bintang (PBB) yang dilaksanakan di Hotel Grand Sahid, Sudirman, Jakarta, pada hari Rabu tanggal 21/6/2017.

Ketika dimintai tanggapan terkait rencana DPR memboikot pembahasan anggaran KPK dan Polri, Yusril menilai, pernyataan itu belum menjadi sikap yang pasti dari DPR. Menurut Yusril, nantinya dalam pembahasan anggaran juga melibatkan pemerintah.jadi kemungkinan saat ini masih dalam tahap pembicaran yang matang

Usulan pembekuan anggaran kepolisian sebelumnya dilontarkan anggota Pansus dari Fraksi Golkar, Mukhamad Misbakhun. Selain kepolisian, Ia juga ingin penahanan anggaran terhadap KPK.jadi saat ini masih dalam pembicaraan.

Usul penahanan anggaran terhadap kepolisian merupakan reaksi dari pernyataan sikap Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian yang menolak membantu DPR untuk membawa paksa Miryam ke pansus angket.maka saat ini masih membuat masalah tersebut perlu di bicarakan kembali.

Menurut Misbakhun, aturan mengenai pemanggilan paksa telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Namun menurut Tito, hukum acara dalam undang-undang itu tidak jelas.maka saat ini akan di ulang kembali permasalahan hukum aturan tersebut.

Tito mengatakan, upaya menghadirkan paksa seseorang sama saja dengan perintah membawa atau penangkapan.itu tidak bisa di lakukan ksarena pendapatnya bahwa itu sudah melampauy batas UUD KUHAP

Maka dari itu, kata Tito, jika ada permintaan dari DPR untuk hadirkan paksa seseorang, kemungkinan besar Polri tidak bisa memenuhi permintaan tersebut. Sebab, ada hambatan hukum, yakni hukum acara tidak jelas.

Advertisements