IMAM BESAR FPI DI TOLAK USUL REKONSILIASINYA.jpg

Imam besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab mengusulkan dibentuk forum rekonsiliasi antara Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) dengan pemerintah. Dia meminta pakar hukum Yusril Ihza Mahendra untuk mewakili pihak GNPF dengan pemerintah. Namun keinginan itu bertepuk sebelah tangan.

Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menilai, rekonsiliasi istilah yang tepat untuk memediasi GNPF MUI dengan pemerintah.

“Enggak ada istilah rekonsiliasi, namun warga negara dengan warga negaranya itu . Rekonsiliasi merupakan istilah yang sangat berat, dimana hal ini satu badan dengan pemerintah dan satu badan yang kira-kira setara dengan pemerintah itu namanya rekonsiliasi.,” jelasnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (20/6).

Dia mengingatkan, proses hukum yang membelit Rizieq Shihab akan terus berjalan. Pemerintah tidak akan mengintervensi penegakan hukum di Tanah Air. “Kita serahkan proses hukum yang sedang berlangsung,” tegas Wiranto.

Pekan lalu, melalui rekaman suara yang beredar, Rizieq menyatakan usulan rekonsiliasi itu pertama kali datang dari Yusril Ihza Mahendra. Rizieq mengaku telah menyampaikan usulan rekonsiliasi itu ke pihak pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Namun demikian, usulan itu ditolak.

” Saya akan tetap mengedepankan dialog, musyawarah dan akan lebih mengutamakan rekonsiliasi jika menurut saya sebagai pembina GNPF MUI. Oleh karena itu kepada bapak Yusril Ihza Mahendra dan kawan-kawan yang lainnya perlu membuat satu format yang tepat bagaimana rekonsiliasi yang bisa mengantarkan kepada kedamaian dan menyetop segala kegaduhan.,” tutur Rizieq.

“Jadi sekarang pilihannya ada bagi pemerintah saat ini, rekonsiliasi atau revolusi. Kalau rekonsiliasi itu tetap ditolak oleh pihak seberang sana, sementara para ulama terus menerus dikriminalisasi, para aktivis terus-menerus diberangus yaitu kebebasannya, diberangus hak asasi manusianya, dan rakyat jelata terus menerus dipersulit, dan Islam juga terus menerus dimarginalkan, maka tidak ada kata lain yang harus kita lakukan kecuali lawan.,” ujarnya.

Yusril sendiri mengaku siap mengajukan formula rekonsiliasi yang dinilainya dapat diterima kedua pihak demi kesatuan dan persatuan bangsa. “Anda kan tahu, posisi saya berada di tengah, Insya Allah hubungan pribadi saya dengan para ulama mubalig dan tokoh-tokoh aktivis, begitu juga hubungan saya dengan tokoh-tokoh kunci baik di pemerintahan maupun di badan legislatif dan yudikatif sangatlah baik,” kata Yusril melalui keterangannya, Minggu (18/6).

“Energi pemerintah harus difokuskan untuk menyelesaikan persoalan ekonomi dan pembangunan bangsa seluruhnya, sehingga beban-beban lain di bidang politik mestinya bisa dikurangi,” kata dia. Yusril berpendapat adanya rekonsiliasi antara GNPF MUI, Habib Rizieq dan sejumlah tokoh ulama yang lain, serta para aktivis yang dituduh makar sangatlah penting bagi memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa.

Advertisements