Menteri ESDM ( Energi dan Sumber Daya Mineral ), Ignasius Jonan menargetkan negosiasi dengan PT Freeport akan kelar pada akhir juli tahun ini. namun Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral menargetkan negosiasi kontrak dengan PT Freeport Indonesia akan rampung juga sebelum bulan oktober ini. “ pada awalnya saya menargetkan hanya dalam dua bulan ini saja, berarti mestinya sebelum akhir dari juli ini. Karena menurut saya semakin cepat selesainya masalah ini akan semakin baik pula,” ujar nya saat di temui pada acara halal bihalal sector ESDM di kantornya.

Saat ini pemerintah tengah berkoodinasi perihal aspek fiscal, dimana kemarin sudah diadakan pertemuan dengan mentri Keuangan Sri Mulyani di kantornnya. “ Kemarin kami sudah melakukan pertemuan dengan inisiatif dari Menkeu karena beliau ingin membahas khusus bagian perpajakan, retribusi daerah, royalty dan lain sebagainya bahan kerja sama antara pemerintah dan Freeport,” ujarnya.

Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang ikut pada saat rapat diadakan menjelaskan keempat buabh komponen yang dibahas pada rapat itu adalah mengenai pembangunan smelter, perpanjangan kontrak,disvestasi saham dan factor fiscal atau penerimaan Negara. “ Kita akan berkoordinasi dengan padra menteri untuk menyamakan seluruh informasi yang telah kita kumpulkan, tim teknis di bawah kepemimpinan Pak Jonan ( Menteri ESDM ) sudah melakukan  pertemuan yang cukup dalam dan intensif untuk melihat apakah satu paket perunding yang akan disampaikan ke Freeport sehingga nantinya bisa mendapatkan manfaat paling maksimal dalam kontrak jangka panjang ke depannya,” kata Menkeu di Direktorat Jendral Pajak Jakarta.

Dirinya hanya menekankan jika IUPK prinsipnya mengikuti aturan pajak yang berlaku. Ditanya mengenai pajak Freeport, Ani enggan berkomentar lebih jauh. “Namun di UU secara jelas bahwa perubahan menjadi IUPK berarti menghendaki adanya suatu prevailing law yang berarti kita akan hitung berarti kita hitung berdasarkan kewajiban perpajakan berbasis pada UU perpajakan saat ini,” pungkasnya.

Advertisements