Salah satu pihak yang dimaskud adalh mantan sekretaris jenderal kementerian dalam negeri,terdakwa korupsi proyek e-KTP Irman menegaskan adanya beberapa pihak yang melakukan intervensi dalam proyek senilai 5.9 triliun itu.

Kendati demikian dia enggan menyebut pihak lain yang telah melakukan intervensi kepadanya atas pembahasan royek tersebut,mantan Dirjen kependudukan catatan sipil di kementerian dalam negeri itu juga meyakini tim jaksa penuntut umum PKP akan menindaklanjuti segala fakta yang terungkap dipersidangan.

Mantan Dirjen kependudukan catatan sipil di kementerian dalam negeri dan sugiharto mantan PPK di kemendagri,seperti diketahui pada kasus korupsi proyek e-KTP dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan kini menjadi terdakwa yaki Irman.

Sedangkan Sugiharto dituntut hukuman pidana penjara 5 tahun denda 400 juta subsider 6 bulan,Irman sebagai terdakwa I di tuntut penjara 7 tahun denda 500 juta dengan pidana pengganti berupa kurungan penjara selama 6 bulan.

Irman diwajibkan membayar USD 273.700 dan 2 Miliar serta SGD 6.000 apabila tidak mampu mengganti harta benda miliknya akan disita sesuai dengan jumlah uang pengganti tersebut namun jika harta benda tidak mencukupi Irman dipenjara selama 2 tahun,keduanya juga dikenakan pidana tambahan dengan kewajiban membayar uang pengganti.

Jika harta benda pun tidak mencukupi maka dia diwajibkan menjalani hukuman penjara 1 tahun,sedangkan unutk Sugiharto sebagai terdakwa kedua dikenakan pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar 500 juta atau setidaknya jika tidak mampu membayar dilakukan penyitaan terhadap harta bendanya sehinggga mencapai angka 500 juta.

Kedua terdakwa mengaku menyesal mengkorupsi anggaran proyek KTP elektronik,dau terdakwa korupsi proyek e-KTP Irman dan Sugiharto membacakan pembelaannya di ruang sidang Pengadilan Negeri Tipikor.

Meski mengakui dia menyebut bahwa uang yang diterimanya tidak serta merta digunakan untuk keperluan peribadi,beberapa diantaranya digunakan sebagai dana fasilitas tim supervisi dalam rangka kegiatan sosialisasi penerapan e-KTP di seluruh provinsi Indonesia.

Sedangkan Sugiharto di tuntut hukuman pidana penjara 5 tahun denda 400 juta subsider 6 bulan,seperti diketahui Irman dituntut 7 tahun denda 500 juta dengan pidana pengganti berupa kurungan penjara selama 6 bulan.

Advertisements