Ada sebanyak 20 laporan yang masuk ke ORI Ombudsman Republik Indonesia ( ORI ) dan  sebanyak  40 persen diantranya adalah dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Ombundsman berhasil juga menemukan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ) pada tahun ajaran 2017 – 2018. Sabarudin Hulu, Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Tengah menyampaikan bahwa saat ini sedang dilakukan pemeriksaan akan laporan yang masuk.

“ Ada juga kejadian yang terjadi di beberapa Kabupaten, misalnya saja yang terjadi di Kabupaten Jepara, Pungutan dilakukan oleh pihak penyelenggara Satuan Pendidikan Menengah Pertama ( SMP ) kepada siswa baru sebesar 2.5 juta yang katanya akan digunakan untuk pembangunan  sekolah,” ujarnya. Sementara di Kudus salah satu orang tua peserta didik baru merasa keberatan  dengan adanya permintaan sumbangan sebesar 1.290.000 yang nominalnya di tetapkan oleh Komite Madrasah Tsanawiyah ( MTS ).

Sumbangan pada MTS ini sendiri katanya diperuntukan bagi siswa yang ingin masuk ke kelas unggulan. Keberatan ini sudah disampaikan oleh para orang tua siswa kepada komite sekolah. Sabarudin menambahkan ada juga pungutan liar yang terjadi  di Madrasah Aliyah ( MA ) dimana pada penerimaan siswa baru dilakukan pemungutan  biaya pendaftaran sebesasr 100.000 dan biaya empat setel pakaian seragam sekolah mencapai1.620.000.

“ Pada Komite Madrash Aliyah yang berada di Demak mewajibkan para peserta didik baru untuk membeli empat stel pakaian sekolah dengan biaya mencapai 750.000. Lain di Demak Lain halnya juga di Brebes, Penyelenggara Satuan Pendidikan Menengah Pertama ( SMP ) membuka peluan baru yang bersedia menempati kuota cadangan dengan membayar biaya sebesar 4.000.000,’ ujar Sabarudin.

Tindakan dari komite komite sekolah ini dinilai Sabarudin sudah menyalahi aturan tentang Penyelenggara Satuan Pendidikan dalam pelaksanaan PPDB. Jika kita lihat kembali pada pasal 4 Permendikbud nomor 45 tahun 2014 tetang Pakaian Seragam Sekolah Perserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah pengadaan seragam sekolah siswa diusahakan sendiri oleh orang tua atau wali siswa.

Advertisements