Fadli menyebut perppu tersebut cacat secara prosedural dan subtansial,wakil ketua DPR Fadli Zon menyindir kebijakan pemerintah soal penerbiatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakat.

Misalnya dalam pasal 22 UUD 45 disebutkan Perppu bisa diterbitkan ketika kondisi negara sedang genting,dari sisi prosedural Perppu nomor 2 tahun 2017 tidak memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang.

Kalau perlu dilakukan survei dan saya kira hampir semua survei akan memenangkan penolakan terhadap pemberlakuan Perppu ini yang memaksa mereka sekarang ini adalah sulit mencari lapangan pekerjaan hidup semakin susah,jika mereka lihat tidak aa masyarakat yang merasa sekarang ada kegentingan yang memaksa.

Sementara dari sisi substansial pemerintah dianggap melanggar kebebasan berserikat,selain itu cacat prosedural penerbitan Perppu Nomor 2 tahun 2017 karena tidak ada kekosongan hukum.

Penerbitan Perppu ini menuai polemik dan kritik dari berbagai kalangan,pemerintah resmi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas UU nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan.

Hal itu tercermin dari salah satu pasal dalam Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang ormas tersebut yakni pasal 59 ayat,pakar hukum tata negara sekaligus kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia Yusril Ihza Mahendra menilai terbitnya Perppu tersebut adalah bentuk otoriter dari pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Ormas yang melanggar pasal tersebut diberi sanksi administratif dan atau sanksi pidana,Yusril mengatakan pasal itu memberikan kewenangan luas bagi pemerintah untuk menilai suatu ormas belawanan dengan paham Pancasila atau tidak.

Menurut Yusril pencabutan status badan hukum tersebut sesuai pasal 80A Perppu pembubaran ormas sekaligus disertai dengan penyataan pembubaran ormas tersebut,Yusril mengatakan sanksi administratif bagi ormas berbadan hukum yang terdaftar di kemenkum HAM sebagaimana siatur dalam pasal 61 ayat 1 Perppu ini adalah pencabutan status badan hukum.

Padahal menurut Yusril sanksi tersebut sebelumnya tidak ada dalam UU nomor 17 tahun 2014 tentang ormas,mantan menkum HAM di era SBY itu menambahkan pasal 59 ayat 4 itupun mengatur pengurus ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila akan diberi sanksi pidana kurungan lima tahun hingga 20 tahun serta sanksi tambahan sesuai dalam pasal 82A ayat 2 dan ayat 3.

Dia melihat Perppu ini sengaja dibentuk untuk membidik ormas yang dibentuk sebagai anti-Pancasila untuk kemudian secara sepihak dibubarkan oleh pemerintah,Yusril melanjutkan pemberian sanksi kurungan penjara itu tidak pernah ada sejak zaman orda lama mau pun orde baru saat membubarkan partai politik yang dianggap bertentangan dengan Pancasila macam Masyumi dan PSI atau PKI.

 

 

Advertisements