HTI berencana menggelar aksi protes terkait adanya Perppu tersebut,organisasi Masyarakat Hazibut Tahrir Indonesia bersikerasa menolak peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas.

9Ketua DPP HTI mengatakan di Patung Kuda jalan Merdeka Barat mereka akan ada aksi mereka lihat di medsos telah banyak pengumuman aksi dlakukan di berbagai daerah termasuk di Jakarta.

Karena itu kata Rahmat rayat harus bangkit dan melakukan perlawanan,menurutnya rakyat Indonesia perlu diberitahu bahwa perppu tersebut mengancam kebebasan masyarakat.

Kalau mereka tahu pasal yang mengancam mereka 5-20 tahun hanya karena dia jadi anggota ormas tanpa ada kesalahan maka beliau mengira rakyat akan bangkit melakukan perlawanan,rakyat perlu diberitahu tentang pasal-pasal yang mengancam mereka.

Mereka menganggap Perppu sebagai bentuk kediktatoran pemerintah,sebelumnya HTI juga melaporkan adanya Perppu ini ke komisi Hak Asasi Manusia,dalam konteks terakhir bagaimana pemerintah yang semena-mena mengeluarkan Perppu padahal ada syarat untuk mengeluarkan Perppu,jelas menunjukkan penguasa diktator penguasa yang menjadi musuh rakyatnya sendiri.

Pertemuan itu berlangsung sekitar satu jam setengah,sekitar pukul 11.00 WIB para anggota HTI mulai diterima oleh jajaran pengurus Komnas HAM,tim hukum HTI Ahmad Khozinudir berharap bisa mendapatkan rekomendasi dari komnas HAM tentang dikeluarkannya Perppu tentang Ormas tersebut.

Ahmad mengatakan,tiran dan tidak taat hukum dan berpotensi melangar Hak Asasi Manusia,Mereka meminta dari Komnas HAM melakukan peneltian kemudian investigasi dan mereka mengharapakan muncul rekomendasi yang paling penting rekomendasi menyimpulkan bahwa rezim yang ada saat ini diktator.

Wakil ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto menegaskan pihak yang tidak setuju lebih banyak dari pada yang setuju dengan terbitnya Perppu Ormas,Partai Demokrat memberikan sinyal bakal menolak peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi masyarakat saat dibahas di Panitia khusus.

Sehingga pemerintah diminta tidak memangkas hak tersebut,Agus menyebut tertibnya Perppu Ormas ini berkaitan dengan hak warga Indonesia menyangkut kebebasan berserikatberkumpul dan menyatakan pendapat.

Advertisements