Wakil Presiden Jusuf kalla mempersilahkan pihak yang merasa dirugikan atas penerbitan Perppu tersebut mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi,penerbitan peraturan pemerintahan pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2017 tetang perubahan undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menuai polemik.

JK mengatakan semua ada jalannya dan itu sudha da dasar hukumnya kalau tidak puas dengan ada nya peraturan tersebut langsung ke peradilan,JK memastikan Perppu pembubaran ormas yang diterbitkan tanggal 12 Juli 2017 itu tetap berlaku.

Pihak yang merasa dirugikan berhak mempertanyakan atau menggugat kebijakan pemerintah,sebelumnya juru bicara Kepresidenan Johan Budi Sapto Prabowo mengatakan Presiden Jokowi mempersilakan HTI melayangkan gugatan atas Perppu Pembubaran Ormas.

Perppu tersebut dinilai bertentangan dengan pasal 22 ayat 1 UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruhnyam Hizbut Tahrir Indonesia mengajukan judcial review Perppu Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas ke Mahkamah konstitusi.

Romi mengatakan karena memang apa yang dilakukan pemerintah sudah berdasarkan Undang-undang yang berlaku tentang ormas,mereka prihatin atas terjadinya pembubaran tersebut dalam artian bahwa mereka ingin perjuangkan nilai kebaikan terutama nilai Islam namun mereka memahami bahwa keprihatinan tidak bisa terhindarkan.

Oleh sebab itu Romi mengatakan hal itulah yang membuat pemerintah resmi membubarkan HTI,dibubarkannya ormas HTI karena dianggap pemerintah ridak sejalan dengan nilai pancasila dan berusaha untuk mengubah Indonesia sebagai negeri Khilafah.

Romi mengaku harus menghormati keputusan pemerintah akan hal tersebut,ketika ditanya apakah PPP sejalan dengan pemerintah atau tidak terhadap pembubaran HTI,mereka yakin apa yang dilaukan pemerintah sudah berjalan sesuai perppu,mereka tidak dalam mnedukung atau tidak,itu hak pemerintah yang termaktub dalam perppu ormas yang baru diresmikan kemarin.

Advertisements