Usai pencabutan badan hukum HTI, pemerintah memiliki rencana untuk melakukan tindakan lanjut pada PNS ( Pegawai Negeri Sipil ) yang berafialiasi dengan HTI. Dimana beberapa waktu lalu pemerintah melalui Kementrian Hukum dan HAM telah membubarkan Ormas ( Organisasi Masyarakat ) Hizbut Tahrir Indonesia pada 19 juli lalu. Din Syamsudin, Ketua Dewan Pertimbangan MUI menyapaikan sebaiknya pemerinta tidak selayaknya bersikap eksesif pada penerapan Perppu nomor 2 tahun 2017 mengenai Organisasi Masyarakat ( Ormas ). Hal ini nilai tidak mamiliki alasan dan fakta fakta yang objektif.

“ Dengan adanya tindakan ini dinilai akan merugikan bangsa sendiri, dimana dengan adanya tindakan seperti ini yang tidak berdasarkan fakta objektif seperti perorangan, PNS ataupun Dosen,” ujar Din saat di temui di Balai Sarbini, Semanggi, Jakarta Pusat. Perppu ini sendiri masih menunggu respon dari DPR dan adanya pihak yang mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Din meminta pemerintah lebih baik menahan diri untuk tidak melakukan hal hal yang tidak perlu. “ Bagaimana pun juga sudah ada pernyataan ini sebelumnya untuk tidak merambah ke hal hal yang tidak perlu. Jadi sebaiknya pemerintah pun lebih bisa menahan diri untuk Perppu ini,” ujar Din. Seharusnya dengan adanya moment seperti ini bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk melakukan konsolidasi dan kerja sama dengan masyarakat.

Saat ini masyarakat memiliki argumentasi yang sangat kuat untuk mengambil tindakan pada ormas yang tidak mengikuti dasar dari pancasila. Tetapi mereka juga tidak mengikuti paham paham yang ada pada pancasila seperti paham liberalism, kapitalisme dan kolonialisme di Indonesia. “ Harusnya dengan adanya penerapan Perppu baru ini tidak menimbulkan adanya kesan ketidak adilan dimana perppu baru itu seolah olah anti akan ormas ormas islam tertentu. Dimana pelanggar pancasila itu banyak termasuk pada isme yang datang dari luar seperti kapitalisme, liberalisme jadi harusnya juga lebih konsekuen,” ujar Din.

Menurut Din saat ini indonesia sedang dalam keadaan yang tidak stabil dimana masyarakat indonesia sudah meninggalkan paham paham yang ada pada Pancasila yang merupakan dasar Negara. Dimana sistem politik Indonesia tidak lagi sesuai dengan sila ke Empat yang ada pada pancasila, bukan hanya itu saat ini sistem ekonomi di indonesia juga tidak sesuai lagi dengan sila ke lima di indonesia.

Advertisements